UU No.7 Tahun 2017 Dinilai Cacat Hukum

Mantan Wakil Ketua KPU Tak Setuju PT 20%

Rabu, 1 Agustus 2018

DEKANDIDAT.COM – Mantan Wakil Ketua KPU Pusat 99, Bennie Akbar Fatah menilai, presidential threshold (PT) dalam UU Pemilu tak sesuai dengan Pasal 6a ayat 2 UUD 1945.

“(Pasal 222 UU Pemilu) Ini konyol,” ujar Benny dalam acara Ngopi Ngerumpi bertajuk ‘Politik dan Uang’ di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, kemarin.

Dalam pasal tersebut menyatakan setiap partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Bennie menambahkan, UUD 1945 sesungguhnya sumber dari segala hukum di negara ini. Namun pada kenyataannya, pasal 222 UU Pemilu seakan malah dianggap lebih tinggi.

Menurutnya Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 sudah secara tegas dan tidak bisa ditawar-tawar alias mutlak.

“Itu hak, enggak boleh pakai tapi, enggak boleh pakai pertimbangan. Mau partai kecil, partai gurem dan segala macam, berdasarkan UUD 1945, dia punya hak mengusung,” tegas Bennie.

Namun lagi-lagi para pemangku kepentingan, terlena. Mereka lebih menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengeluarkan keputusan terkait itu, lanjutnya.

MIRIS

Dia sangat miris melihat sikap KPU dan Bawaslu yang tetap bersikukuh menggunakan UU No.7 Tahun 2017 tersebut. Padahal menurutnya, UU tersebut cacat hukum.

Bagaimana mungkin hasil Pemilu tahun sebelumnya harus dijadikan patokan menentukan hak partai politik mencalonkan Presoden dan Wakil Presiden, seperti termuat dalam UUD 1945 Pasal 6A.

Menurutnya, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemiliham Umum jelas sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat 2. Karena secara hirarki UU No. 7 Tahun 2017 jelas berada di bawah UU 1945.

KPU harus melaksanakan UUD 1945. Presidensial Treshold sebesar 20 % atau 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya, tidak bisa digunakan sebagai patokan.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 jelas sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat 2 karena esensinya telah menghilangkan hak Partai Politik untuk bisa mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Karenanya dia menegaskan, UU No. 7 Tahun 2017 ini cacat, sehingga tidak bisa diberlakukan. Partai Politik tidak perlu terjebak dan terpancing untuk membahasnya.

Terkait soal PT 20%, Benny sangat berterima kasih pada Rocky Gerung dan Effndi Gazali yang rela bersusah-payah menggugat ke MK.

Seperti diberitakan, pengamat Sosial Politik, Rocky Gerung dan Effendi Gazali turut mempertanyakan lambannya Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen yang kini telah berproses hampir dua bulan di MK.

kinoy jackson