Takut Terhambat Masalah Hukum, Inasgoc Minta Pengawalan TP4

Jumat, 23 Maret 2018

DEKANDIDAT.COM – Tak ingin penyelenggaran Asian Games 2018 terhambat oleh masalah hukum, Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) secara resmi meminta pengawalan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

Keseriusan Inasgoc menghelat even olahraga terbesar di Asia ini diwujudkan dengan kedatangan Ketua Pelaksana Inasgoc Erick Thohir, Wakil Ketua Pelaksana Inasgoc Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin berserta jajarannya beraudiensi dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan jajarannya, Jumat (23/3), di Kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta.

Erik menjelaskan, ada beberapa program yang menjadi tanggung jawab Inasgoc dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Mulai dari program pembinaan olahraga prestasi, penyelengaraan pengawasan internal, penyelenggaraan games operation, dan penyelenggaraan games support.

Untuk semua keperluan tersebut, Inasgoc memperoleh gelontoran dana hampir Rp6,6 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBN dan sponsor. Anggaran ini pun sudah termasuk pajak.

“Untuk mengelola anggaran dalam jumlah besar tersebut Inasgoc akan merasa lebih nyaman bila mendapat pengawalan dan pengamanan dari TP4 Kejaksaan,” kata Erick.

Jaksa Agung HM Prasetyo yang siang itu didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka dan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Ranu Mihardja mengatakan, kehadiran TP4 sebagai paradigma baru pemberantasan korupsi yang menekankan pada pendekatan pencegahan disambut baik oleh kementerian dan lembaga.

Hal itu dapat dilihat dari nilai kegiatan yang didampingi TP4 yang meningkat hingga delapan kali lipat di tahun 2017, dari Rp109,64 triliun menjadi Rp977,08 triliun.

Selain pendampingan di dalam negeri, pada akhir tahun 2017 TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan terhadap Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap sebesar 6 Juta Real Arab Saudi atau senilai Rp37 miliar pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.

Sementara Jamintel Jan S Maringka menambahkan, sinergi antara TP4 Kejaksaan dengan kementerian dan lembaga terjalin dengan baik. Pada triwulan pertama tahun 2018 saja, kata Maringka, sudah tujuh kementerian dan lembaga yang menandatangani nota kesepakatan dengan Korps Adhyaksa.

“Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games merupakan tanggung jawab bersama. Sudah sepatutnya, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah turut ambil bagian dari sisi hukum,” ujar Maringka.

Sedangkan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Ranu Mihardja mengatakan, dirinya bersama Satgas TP4 akan bergerak cepat mengkaji permohonan dari Inasgoc.

Lebit lanjut ia menambahkan, akan dilakukan klasifikasi program Inasgoc apa saja yang diprioritaskan untuk mendapat pengawalan dan pengamanan dari TP4.

kinoy jackson