Larang Parpol Baru Kampanyekan Capres

Partai Berkarya: Wacana Yang Dilempar KPU Sangat Merugikan Parpol Baru

Jumat, 23 Maret 2018

DEKANDIDAT.COM – KPU diminta berhenti berwacana terkait soal keberadaan partai baru. Contohnya soal larangan terhadap partai baru ikut mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Wacana seperti sangat merugikan partai baru.

Hal demikian dilontarkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Berkarya Sonny Pudjisasono pada Diskusi Politik bertajuk ‘Geliat Partai Baru Pada Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu, Jumat (23/3), di Jakarta.

“Ada yang salah dari keputusan KPU menyoal pelarangan partai baru mengikuti pilpres. Kalo mau adil, hak partai lama dan partai baru harus sama. Ketika semua partai mengikuti pemilu, semua berangkat dari nol,” tukas Sonny.

“Oleh karenanya, KPU sebaiknya segera menyetop bermain wacana terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019,” tambahnya.

Kalau KPU tetap melempar wacana, maka partai-partai baru akan terus berkutat menghadapi berbagai wacana yang dilempar KPU.

“Ketika partai baru sibuk menyikapi wacana yang dilempar KPU, partai lama justru telah berlari kencang. Kalau kondisinya seperti ini, terkesan partai lama takut dengan kehadiran partai baru. Ini tidak adil dan harus segera dihentikan.”

“Jangan buat kegaduhan atas dasar hukumnya. Kalau mau bikin itu, keluarkan saja PKPU-nya, jangan partai baru jadi disibukkan dengan wacana ini,” kata dia.

Sebelumnya Komisioner KPU, Hasyim Asyari menyatakan, berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dapat mencalonkan presiden adalah parpol peserta Pemilu 2014 yang telah memiliki kursi di DPR.

Karena dia mempertanyakan, jika partai baru ingin mengampanyekan paslon capres-cawapres, padahal partai baru belum memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

“Pertanyaannya, siapa yang bisa menyelenggarakan kampanye? Kan harus calon, tim kampanye partai. Kampanye kan pakai biaya. Undang-undang mengatur dana dari partai yang bisa membiayai kampanye capres itu hanya partai yang berhak mencalonkan,” ujar Hasyim.

Pemilu Percobaan

Sonny menilai, Pemilu yang akan digelar kali ini dikatakannya sebagai Pemilu Percobaan. Mengapa?

“Karena ini untuk pertama kalinya Indonesia menggelar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara bersamaan,” tandasnya.

Dia juga menilai antara KPU Pusat dengan KPU Daerah tidak ada konsistensi.

“Misalnya soal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Di daerah seharusnya baru verifikasi adiministrasi yang dilakukan, namun yang terjadi mereka melakukan verifikasi faktual. Akibatnya partai baru yang dirugikan. Kami mengalami kondisi seperti itu,” sergahnya kecewa.

Komentar senada dikatakan Wasekjen Partai Perindro Bidang Organisasi, M Sopiyan. Perindro menolak kebijakan KPU terkait pelarangan kampanye capres.

“Kalau partai baru tak diperkenankan melakukan kampanye capres, bukan tidak mungkin bakal memicu kegaduhan,” ujarnya.

“Jaman sekarang ini jangan lagi dibeda-bedakan antara partai baru dengan partai lama. Pada Pemilu nanti, mari kita bersaing secara sehat,” tantangnya.

kinoy jackson