Masyarakat Perfilman Indonesia Dambakan Sistem Pefilman Yang Adil

Rabu, 20 Desember 2017

DEKANDIDAT.COM – Kecewa karena sistem perfilman di Tanah Air dinilai belum mencerminkan rasa keadilan, sejumlah tokoh dan insan perfilman berencana menggelar Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman (KPMP), 2 – 3 April 2018, di Surabaya.

Hal demikian diungkapkan Ketua Masyarakat Perfilman Indonesia, Sony Pudjisasono dalam rapat pra kongres, kemarin, di Hotel Sultan Senayan, Jakarta.

“Undang-undang perfilman kita sudah dibuat sejak tahun 2009. Tapi hanya satu Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat, yakni tentang LSF. Sedangkan PP dari pasal-pasal yang lain tidak pernah selesai. Ada apa sebenarnya? Kita punya BPI tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena BPI sudah terkooptasi oleh kepentigan bisnis yang besar,” kata Sony mempertanyakan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris PSMP, Rully Sofyan SH memaparkan tentang proses legislasi dan lahirnya undang-undang termasuk UU Perfilman yang melalui proses panjang dan diperintahkan UU pula.

“Jika UU yang dibuat tidak berjalan, masyarakat bisa meminta kepada presiden untuk mencabut UU tersebut dan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang),” tandasnya.

“Mungkin presiden juga tidak tahu kalau UU No,33 tahun 2009 tentang perfilman tidak jalan. Saya yakin presiden berpihak kepada film Indonesia, sehingga kalau dia menerima masukan, dia akan mengambil kangkah untuk membela film Indonesia. Oleh karena itu nanti hasil kongres akan kita serahkan kepada Presiden,” imbuh Rully.

Sedangkan salah satu produser kawakan, Shanker RS, mengeluhkan perlakuan tidak adil yang diterimanya dari pihak bioskop.

“Kalau kita ingin meminta jadwal di Twenty One, film kita akan dinilai oleh tim yang kita tidak tahu siapa. Kemudian akan dikasih 15 layar atau 30 layar. Dasarnya apa? Padahal film itu kan tidak bisa ddiprediksi hasilnya. Kita tahu film itu tidak ada profesornya. Kadang film yang dinilai jelek bisa laku, dan film yang dibilang bagus bisa jeblok hasilnya,” kata Shanker kesal.

Shanker yang kini banyak membuat film kerjasama di Malaysia mengatakan, di Malaysia yang mengatur peredaran film adalan Finas (Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia), bukan pemilik bioskop.

“Di Malaysia ada yang namanya FIFO – first in first out, siapa yang lebih dulu datang, lebih dulu ke luar! Kalau di sini kan kita tidak tahu siapa yang duluan mendaftar, siapa yang duluan tayang. Ketidakpastian itu yang membuat saya tidak berani membuat film di Indonesia. Padahal sebagai orang Indonesia, saya juga ingin membuat film di Indonesia!” tandas Shanker.

Sementara sutradara John de Rantau menyebutkan, bioskop adalah entitas bisnis yang harus menjaga kepentingannya.

“Bioskop itu akan mengutamakan memutar filmnya dulu. Deal saya dengan bioskop adalah bisnis. Kalau film saya bagus penontonnya, tambah layar, tapi kalau kurang, diturunkan. Ternyata film saya Wage, penontonnya sedikit, ya diturunkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut John de Rantau meminta agar tagline “Film Pribumi” dalam Kongres PSMP dibuang, karena berbau rasis.

Mengomentari pertemuan para insan film ini, Kepala Pusbang Film Maman Wijaya mengusulkan agar membawa hasil kongres mendatang ke menteri terkait.

“Jadi silahkan nanti temui Pak Menteri. Bawa hasil Kongres, agar bisa ditindaklanjuti. Saya setuju kalau ada yang mengatakan, kalau perlu tidur di kantor menteri, supaya bisa bertemu menteri “ ujar Maman.

Menurut Maman, sebagai pelaksana teknis, Pusbang hanya menjalankan pekerjaan sesuai aturan yang ada.

“Saya juga menunggu aturannya ke luar, PPnya. Kalau tidak ada bagaimana saya bisa melaksanakannya.”

kinoy jackson