Aktifis Ampuh Minta Kasus G30S PKI Jangan Diungkit-ungkit Lagi

Kamis, 14 September 2017

DEKANDIDAT.COM – Puluhan aktifis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (Ampuh), Kamis (14/9) siang, menggeruduk kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), di Jalan Diponegoro, Jakarta. Mereka meminta kasus G30S PKI jangan diungkit-ungkit lagi.

“Melalui aksi ini, kami dari Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (Ampuh) menolak segala bentuk politisasi terkait kasus Tragedi G30S PKI. Persoalan PKI sudah selesai, tak perlu diungkit-ungkit lagi,” teriak Kordinator Lapangan Aksi, Muhibullah, melalui pengeras suaranya.

Para aktivis yang di bawah terik panasnya matahari, membuat Jalan Diponegoro menjadi semakin macet dengan aksinya itu, meminta semua elemen bangsa menghargai proses rekonsiliasi yang saat ini tengah berjalan.

Ampuh menyadari, tragedi G30S PKI menjadi catatan kelam bagi perjalanan sejarah bangsa ini. Hal tersebut layak dijadikan pelajaran bagi bangsa ini, terutama generasi penerus bangsa ini, agar dimasa-masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

“Kendati demikian, sebagai bangsa yang besar dan berperadaban, kita harus bijak dalam mensikapinya. Tidak selayaknya mengedepankan ego dan kepentingan sendiri-sendiri, baik karena faktor kepentingan kelompok dan golongan, ataupun karena demi untuk memenuhi hasrat politik ideologi tertentu.”

“Sebaliknya, sepantasnyalah kita harus menjunjung tinggi kesepakatan bersama yaitu demi untuk tetap tegak dan kokohnya NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara.”

“Kita sepatutnya memberikan dukungan dan apresiasi terhadap apa yang telah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah dalam mencarikan solusi untuk masa depan dan juga penuntasan kasus tersebut. Semua itu dilakukan, tentu hanya semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini dan demi untuk penyeleasian tragedi kemanusian dan politik tersebut secara menyeluruh, obyektif, dan berkeadilan bagi semuanya,” sergahnya.

“Sebagaimana diketahui, dalam menyelesaikan kasus G30S PKI dan peristiwa sebelumnya, seperti peristiwa Madiun 1948, pemerintah telah membentuk tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI, Kepolisian Indonesia, pakar hukum, dan perwakilan masyarakat untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu terkait G30S tersebut.”

kinoy jackson