Pers Tak Boleh Memuja-muja Kehebatan Kelompok Radikal

Senin, 19 Juni 2017

DEKANDIDAT.COM – Meskipun tak lagi dikekang oleh pemerintah, media massa diingatkan untuk tidak ‘memuja-muja’ kelompok radikal dalam pemberitaannya. Hal demikian ditegaskan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, Senin (19/6) siang, di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Tampil sebagai pembicara pada Silaturahmi dan Diskusi Bersama Insan Media bertajuk “Membangun Kebebasan Pers yang Berlandaskan Nilai Pancasila dan Terbebas dari Gerakan Radikalisme” yang digelar oleh Social Media for Civic Education (SMRC), Yosep menjelaskan, media massa boleh saja mengabarkan soal kelompok atau gerakan radikal. Namun bukan untuk memuja-muja kehebatan kelompok tersebut.

“Pers boleh saja melakukan investigasi ke markas kelompok radikal untuk kemudian memberitakannya. Sejauh pemberitaan tersebut hanya menyampaikan info terkait kelompok radikal tersebut, bukan memuja-muja, itu diperbolehkan,” tambahnya.

Namun kalau pemberitaan tersebut menjelaskan secara detil kehebatan kelompok radikal tersebut, itu bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

“Berita terkait soal aksi terorisme sudah ada aturannya. Pers tak boleh melanggar.”

Di masa Orba, pers yang melakukan peliputan ke kelompok radikal atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, maka peliputnya langsung berurusan dengan aparat intelijen.

“Tapi sekarang, pers bebas melakukan peliputan ke kelompok radikal. Namun harus diingat, mereka harus patuh pada kode etik yang berlaku.”

Kalau ada pers yang melanggar kode etik, Dewan Pers tak akan segan-segan menjatuhkan sanksi. Namun kalau media yang bersangkutan tak masuk kategori pers, tak memiliki badan hukum, itu bukan ranah Dewan Pers.

“Dewan Pers hanya bertanggung jawab terghadap mereka yang masuk kategori pers. Kalau tak masuk kategori pers, Kementerian Kominfo yang turun tangan. Tahun 2015, ada 24 media bukan pers yang diblokir. Kemudian pada 2016 lalu, ada 12 lagi yang diblokir.”

Hal senada dilontarkan Agus Sudibyo, Ketua Program Studi Komunikasi Massa ATVI. Berkaitan dengan paham dan kelompok radikal, pers diminta untuk tak sembarangan memuat kutipan dari kelompok radikal.

“Pers atau media massa harus bersikap netral. Namun netral yang dimaksud, pers harus berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik. Pers tak perlu memuat kutipan dari kelompok radikal yang dapat membahayakan publik. Kepentingan publik harus diutamakan.”

Sedangkan Direktur Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria sangat menyadari bahwa saat ini berita dari media sosial yang berisi paham radikal, sulit untuk dihindari.

“Saat ini kita tak bisa menghindari berita yang berisi paham radikal. Mengapa? Karena sekarang ini kita hidup di era digital yang semuanya serba cepat dan bebas,” tukas Hariqo.

kinoy jackson