Seminar Ekonomi KMI

Presiden Jokowi Disarankan Mengevaluasi Secara Menyeluruh Tim Ekonomi

Kamis, 8 Juni 2017

DEKANDIDAT.COM – Untuk mendongkrak penerimaan pajak negara, pemerintahan Jokowi diminta sesegera mungkin melakukan evaluasi menyeluruh secara besar-besaran di Tim Ekonominya. Hal demikian dikatakan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bima Yudhistira.

Tampil sebagai pembicara pada Seminar Ekonomi bertajuk “Upaya Mendongkrak Penerimaan Pajak di Tengah Rendahnya Kepatuhan Kewajiban Perpajakan” yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI), Kamis (8/6) siang, di Hotel Century Park, Jakarta, Bima ‘melihat’ ada yang salah dengan Tim Ekonomi Presiden Jokowi.

“Ada sesuatu yang salah dengan Tim Ekonomi Presiden Jokowi. Saya gak bilang siapa yang harus diganti. Tapi yang pasti, Jokowi harus melakukan evaluasi menyeluruh secara besar-besaran di tim ekonominya,” ujar Bima.

Sosok Dirjen Pajak, misalnya. Menurut Bima, Dirjen Pajak belum siap 100 persen dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga keputusan soal besaran pajak dari Rp200 juta, dalam dua hari diubah menjadi Rp1 miliar.

“Apa yang terjadi dengan Dirjen Pajak. Kalau orang yang memiliki uang Rp200 miliar harus melaporkan diri ke Dirjen Pajak, sebenarnya siapa yang disasar? Kasikan mereka yang memiliki deposito Rp200 juta. Kebanyakan dari mereka adalah para UMKM.”

Dirtegaskan, kalau pemerintah tetap bersikukuh para pemilik deposito sebesar Rp1 miliar harus berurusan dengan Dirjen Pajak, maka INDEF akan melakukan perlawanan.

“Di luar negera, besaran dana yang harus dilaporkan ke Dirjen Pajaknya adalah sebesar Rp3,3 miliar. Lantas kenapa Indonesia melakukan kebijakan yang super ketat? Ini sangat merugikan para pengusaha kelas menengah,” tegasnya.

Langkah tegas lain yang harus diambil pemerintah adalah menentukan keputusan atau hukuman terhadap pelaku pidana perpajakan.

“Yang terjadi sekarang, hukuman terhadap pegawai pajak yang nakal hanya sekitar 1 tahun, sementara mereka yang tak patuh pada tax amnesty, hukuman lumayan berat. Ini yang harus diseleraskan hukumannya,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Potensi Kepatuhan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal menyebutkan, sedikitnya jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan penghasilannya, tak bisa diartikan kalau mereka ‘mbalelo’.

“Mereka tak melaporkan penghasilannya bisa karena banyak hal. Misalnya karena faktor ekonomi, karena kantor telah melaporkan SPT-nya, atau mereka jadi antipati karena ada pajak yang mereka setorkan ternyata disalahgunakan oleh pegawai pajak, seperti kasus Gayus Tambunan,” sergahnya.

Dia menyebutkan, hingga per 31 Mei 2017, sudah ada sekitar 11 juta dari 16 juta wajib pajak yang melaporkan harta kekayaannya dengan jumlah penerimaan mencapai Rp417 triliun.

“Hingga akhir tahun, kita optimis bisa memenuhi target penerimaan pajak dari pemerintah, sebesar Rp1.300 triliun,” ujarnya.

kinoy jackson