Pemerintah Ditantang Stop Impor Plastik

Kebijakan Plastik Berbayar, Kebijakan Salah Sasaran

Rabu, 4 Mei 2016

DEKANDIDAT.COM – Kebijakan pemerintah soal plastik berbayar dinilai salah sasaran. Kalau pemerintah memang serius ingin ‘memerangi’ sampah plastik, yang harus dilakukan adalah menyetop impor plastik. Demikian dikatakan Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia, Ananda Mustajab Latif, Rabu (4/5) pagi, di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.

“Kebijakan plastik berbayar yang kini ditetapkan pemerintah, sangat salah sasaran. Mengapa? Karena plastik yang berbayar, justru yang mudah diurai. Sementara plastik yang ada di pasar tradisional, jumlahnya sekitar 70 persen, adalah plastik yang seharusnya yang masuk dalam kebijakan pemerintah (plastik berbayar) bukan termasuk yang sulit diurai. Justru plastik untuk gelas minum yang sangat sulit diurai,” kata Ananda Mustajab saat tampil sebagai pembicara di Forum Grup Discusion (FGD) Perubahan Iklim bertajuk “Permasalahan dan Solusi” yang diinisiasi Staf Ahli Menpora Bidang Politik, Rabu (4/5) pagi, di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Dia menjelaskan, kalau dibandingkan jenis plastik lainnya, plastik berbayar di supermarket dan sejenisnya, pengaruhnya sangat kecil sekali.

“Plastik yang susah diurai justru plastik gelas, styrofoam, dll. Plastik jenis itu yang justru berbahaya. Kalau mau ekstrim, stop saja impor plastik,” tegasnya.

Kalau Indonesia tak bisa menangani limbah plastik, akan berpengaruh pada perubahan iklim dunia. Saat ini, Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang bergantung pada plastik.

Namun, lanjutnya, kalau pemerintah sudah memiliki Bank Sampah, limbah plastik bukan masalah lagi.

“Di Eropa, limbah plastik bisa diurai dalam waktu singkat melalui Bank Sampah. Indonesia juga seharusnya segera membuat Bank Sampah yang tanggung jawabnya langsung ke Presiden,” tukasnya.

Sementara itu Utusan Khusus Presiden Bidang Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI), Zakiyah (Lia) meminta generasi muda tak melanjutkan gaya hidup para pendahulunya.

“Generasi muda harus memilih, apakah ingin mengikuti gaya hidup para pendahulunya, membuat bumi semakin hancur atau menjalankan gaya hidup berkelanjutan.”

Diakuinya, sangat sulit mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia. Kalau para pendahulunya sudah bergantung pada plastik, maka penerusnya pun akan melakukan hal yang sama.

Sedangkan Staf Ahli Menpora Bidang Politik, Yuni Poerwanti mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki banyak potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Itu hanya akan menjadi catatan sejarah jika pontesi tersebut di sia-siakan bahkan dirusak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok semata,” kata Yuni.

“Saat ini Indonesia masuk 10 besar negara yang berperan terjadinya
global warming, ini bukan lah prestasi yang patut di banggakan. Ini
merupakan pekerjaan berat yang harus di tanggapi secara serius oleh
seluruh elemen bangsa. Jika hal ini dibiarkan, maka bumi ini akan rusak.”

Oleh karenanya dia mengajak pemuda sebagai pelopor perubahan harus berbuat sesuatu. Untuk menyelamatkan bumi ini, pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga menanggapi perubahan iklim ini dengan serius melalui gerakan nasional penanaman pohon yang telah dilakukan dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-87 tahun 2015 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang mengangkat Tema: Revolusi Mental untuk Kebangkitan Pemuda

Hadir pada kesempatan ini perwakilan dari Kemendikbud, Kemendiktiristek, Kemenag, Kemen LHK, Pertamina Foundation, dll.

“ini merupakan bukti bahwa pemerintah bersama dunia usaha dan
masyarakat (good governance) duduk bersama untuk peduli
menyelamatkan bumi dari perubahan iklim yang tak terkendali.”

kinoy jackson