Diskusi Media Kaukus Muda Indonesia

Kata Jimly, Menghidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden, Langkah Mundur

Rabu, 23 September 2015

DEKANDIDAT.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Ashidiqie menilai, rencana menghidupkan  kembali Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP merupakan langkah mundur.

“Dulu, ketika saya masih menjadi ketua MK, Pasal Penginaan Presiden sudah kita hapuskan. Mengapa sekarang mau dihidupkan kembali? Pasal ini cocok untuk abad 18 dan 19. Bukan untuk masa sekarang,” tegas Jimly pada Diskusi Media Kaukus Muda Indonesia (KMI) yang bertajuk ‘Mengkritik Tidak Harus Menghina: Membedah Pasal Penghinaan Presiden Dalam Konteks Menjaga Kualitas Demokrasi Indonesia Sebagai Bangsa Bermartabat’, Rabu (23/9), di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Ditambahkan, berkat langkah berani menghapus Pasal Penghinaan Presiden, Dewan HAM PBB memberikan dua kali pujian ke MK.

“Mereka menjelaskan, di Belanda dan di sejumlah negara Eropa, masih memberlakukan pasal ini. Tapi nyatanya MK Inodonesia telah menghapus pasal ini. Karenanya sangat aneh kalao pasal ini sekarang mau diberlakukan kembali,” ujarnya.

Dijelaskan, MK telah mengatur bahwa semua orang memang tak boleh menghina. Apalagi terhadap kepala negara.

“Namun yang harus dijaga adalah lambang negara, yaitu Garuda. Kalau presiden, bukan lambang negara. Kalau pun ada penghinaan terhadap presiden, merupkan delik aduan,” tukasnya.

Menurut Jimly, kalau DPR serius ingin merevisi Pasal Penghinaan Presiden, maka harus dibuat polesan terhadap pasal ini, sehingga berbeda dengan pasal yang dulu telah dimatikan oleh MK.

“Sebagai pribadi, saya tak bisa berbuat apa-apa. Dulu, yang membekukan pasal ini adalah MK sebagai intitusi,” imbuhnya.

Sementara itu mantan Ketua PWI Pusat, Tarman Azzam menyatakan, pers tak boleh melakukan penghinaan dalam tulisannya. Hal itu tercantum dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik PWI.

Menyoal rencana menghidupkan kembali Pasal Penghinaan Presiden, pers tak mempermaslahkannya, karena pers telah dididik untuk bersikap sopan santu, dll, melalui Kode Etik Jurnalisitik.

Sedangkan anggota DPR RI dari PKB, Abdul Kadir secara tegas mengatakan, sebagai simbul negara dan perorangan, presiden harus mendapat perlindungan yang layak.

“Hingga saat ini DPR masih terus memilah-milah mana yang dimaksud dengan mengkritik dan menghina. Ini bukan jamannya Soeharto, dimana penguasa dengan mudahnya memberangus gerakan yang anti pemerintah dengan dalih telah menghina kepala negara,” tambahnya.

“Hingga saat ini kita belum final menetukan soal apa yg dikategorikan kritik atau penghinaan,” katanya.

Diakuinya anggota Panja KUHP ini, saat ini suara DPR masih terpecah.

kinoy jackson