Dewan Pers Bilang, Kominto Terburu-buru Memblokir Situs Radikal

Senin, 6 April 2015

DEKANDIDAT.COM – Dewan Pers secara tegas menyatakan 22 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait konten radikalisme, bukan kategori pers dan tidak terdaftar di Dewan Pers.

“Saya tekankan mereka bukan bagian dari pers. Saya sudah membuka data pers 2014 dan 22 situs itu tidak ada dalam daftar,” kata Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, di Jakarta.

Dia menjelaskan, karya jurnalistik dihasilkan oleh pers yang memiliki penanggung jawab, reporter, produser serta redaktur yang jelas, sementara 22 situs yang diblokir tersebut tidak memiliki struktur tersebut.

Untuk itu, pemblokiran 22 situs itu, tidak mengganggu dan mengancam kebebasan pers.

Sementara untuk penanganan keberatan dari situs itu, bukan dalam ranah Dewan Pers.

“Kalau situs itu ingin menunjukkan keberatannya bisa menggunakan undang-undang lain seperti ITE dan hak asasi manusia tentang kebebasan bicara. Bukan tugas Dewan Pers untuk menangani itu,” ujarnya.

Namun Deaan Pers menilai pemblokiran 22 situs oleh Kominfo terburu-buru.

Selain itu, ia berpendapat landasan pemblokiran dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif kurang kuat dan ia mengusulkan untuk dibentuk undang-undang.

“Permen tidak cukup, harus undang-undang karena permen hanya keputusan menteri saja. Undang-undangnya belum ada kan, nah ini yang seharusnya dibuat,” tegasnya.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Kominfo hanya menindaklanjuti permintaan dari BNPT untuk memblokir situs-situs tersebut, sementara isi berita dari situs yang dianggap radikal berada di bawah kewenangan Dewan Pers.

kinoy jackson