Gugatan Ditolak, Golkar Kubu Ical Berniat Layangkan Kasasi

Selasa, 24 Februari 2015

DEKANDIDAT.COM – Setelah gugatannya ditolak oleh Pengadilan Jakarta Barat, Golkar kubu Aburizal Bakrie  (Ical) mempertimbangkan akan melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Saya mempertimbangkan membawa masalah ini ke MA biar mereka mereview kembali putusan PN Jakbar walaupun saya memerlukan persetujuan klien,” kata kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, Selasa, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Yusril dalam waktu dekat akan menyampaikan hasil putusan PN Jakbar tersebut dan mendiskusikannya kepada kliennya.

Namun Yusril menegaskan dirinya sebagai pengacara akan menyarankan agar kubu ARB mengajukan kasasi agar MA memutuskan apakah PN Jakbar berwenang mengadili perkara ini atau tidak.

“Kalau putusan MA memutuskan PN Jakbar berwenang mengadili perkara ini, maka PN Jakbar harus membuka kembali sidang perkara gugatan kami dari awal,” ujarnya.

Yusril menjelaskan pihaknya tidak bisa menerima putusan PN Jakbar itu karena yang dijadikan pertimbangan hakim bukan bukti dan argumen yang disampaikan kubu ARB maupun kubu Agung Laksono.

Namun menurut dia argumen yang dijadikan pertimbangan hakim merupakan surat dari Mahkamah Partai Golkar yang disampaikan ke pengadilan.

“Mahkamah Partai bukan pihak yang berperkara dalam sidang ini karena itu ini merupakan bentuk intervensi yang dilakukan pihak ketiga kepada pengadilan,” tukasnya.

Dia mempertanyakan mengapa hakim PN Jakbar harus mempertimbangkan surat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak yang berperkara di pengadilan.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan menolak permohonan gugatan kubu Aburizal Bakrie tentang penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar dalam putusan sela yang dibacakan hari ini.

“Gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Oloan Harianja dalam pembacaan putusan di PN Jakarta Barat, Selasa.

Hakim Oloan juga memutuskan, menerima eksepsi tergugat pertama tentang kewenangan PN jakbar untuk mengadili sengketa. Ketiga menurut dia menghukum pengguat untuk membayar biaya perkara senilai Rp1.216.000.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim merujuk pada pasal 32 UU Partai Politik yang menyebutkan bahwa perselisihan internal parpol diselesaikan secara internal sebelum ke pengadilan.

kinoy jackson