LSI: Mayoritas Publik Tak Mau Daerah Dipimpin Oleh Pejabat Sementara

Selasa, 10 Februari 2015

DEKANDIDAT.COM – Mau tau keinginan publik terhadap kepala daerahnya? Ternyata publik tak mau jika terlalu banyak kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat. Demikian hasil survei terkini dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang mengangkat tajuk ‘Revisi UU Pilkada : 6 Usulan Publik’.

“Sebanyak 65,70 persen responden tak menginginkan daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat. Hanya 15,80 persen responden yang setuju dengan penunjukkan pejabat sementara,” kata peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari, Selasa (10/2) siang, di markasnya di Gedung Rajawali, Rawamangun, Jakarta Timur.

“Dibandingkan masyarakat menengah bawah dan menengah atas, masyarakat menengah atas paling banyak atau sekitar 70 persen pemerintah menunjuk pejabat sementara,” tambahnya.

Dari sisi domisili, masyarakat perkotaan lebih banyak yang tak setuju penunjukkan pejabat sementara oleh pemerintah.

“Kepedulian masyarakat kota terhadap pejabat sementara ternyata lebih tinggi dari masyarakat desa.”

Publik menginginkan Pilkada serentak dilakukan lebih dari sekali.

“Kami menangkap usulan publik bahwa publik menginkan ada dua opsi yang ditawarkan, yakni pilkada sebanyak 4 kali dalam lima tahun dan 3 kali dalam lima tahun,” imbuhnya.

Menyoal putaran, ternyata publik sangat menghendaki Pilkada 1 putaran, sebanyak 53 persen, sementara hanya 39, 20 persen yang menghendaki Pilkada dilaksanakan dua putaran.

“Pilkada satu putaran lebih menghemat dana, tenaga, dan meminimalisir peluang terjadinya konflik,” lanjutnya.

Poin lain yang merupakan keinginan publik terkait soal Pilkada adalah publik menginginkan adanya calon independen maju dalam pilkada, mayoritas publik tak ingin hak warga negara dibatasi oleh aturan politik dinasti, dan publik masih menginginkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket.

Metodologi survei yang digunakan adalah quickpool dengan smartphone LSI terhadap 1.200 responden dari 33 provinsi di Tanah Air.

Pengumpulan data dilakukan 5-6 Februari dengan margin error +/- 2,9 persen.

kinoy jackson