Juru Runding Kubu Agung-Ical, Bertemu di Ritz Carlton

Selasa, 23 Desember 2014

DEKANDIDAT.COM – Konflik Partai Golkar memasuki babak baru. Selasa ini, para juru runding dari kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie akan melakukan pertemuan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, untuk membahas jalan penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

“Iya benar, rencananya di Hotel Ritz Carlton, pukul 15.30,” kata, Yorrys Raweyai,  salah satu juru runding dari kubu Agung Laksono, di Jakarta.

Kalau terjadi, ini adalah pertemuan pertama antara kedua kubu pasca-keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengembalikan penyelesaian konflik kepada internal Golkar.

Masing-masing kubu telah menunjuk lima orang juru rundingnya. Dari kubu Agung, lima orang itu adalah Andi Matalatta, Priyo Budi Santoso, Ibnu Munzir, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Yorrys Raweyai. Sementara itu, juru runding dari kubu Aburizal ialah Sjarif Cicip Soetardjo, MS Hidayat, Freddy Latumahina, Theo L Sambuaga, dan Aziz Syamsuddin.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso mengatakan, pada pertemuan pertama ini, kedua pihak belum berbicara mengenai hal-hal pokok, atau soal inti kesepakatan. Menurut dia, pembicaraan ini baru langkah awal menuju perundingan yang sebenarnya.

Seperti diberitakan, perpecahan di internal Golkar bermula dari perbedaan pendapat terkait pelaksanaan musyawarah nasional. Kubu Aburizal Bakrie mempercepat penyelenggaraan munas pada November 2014 di Bali, sementara kubu Agung Laksono menghendaki munas dilangsungkan pada Januari 2015 sesuai hasil Munas 2009 di Pekanbaru, Riau.

Sebagai bentuk kekecewaan karena aspirasi tak diakomodasi, kubu Agung Laksono menggelar munas tandingan di Jakarta. Hasilnya, Munas Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal, sementara Munas Jakarta menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal.

Kedua kubu mengklaim sebagai kepengurusan yang sah dan mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM pada 8 Desember 2014.

kinoy jackson