ICW Desak Kejagung Rilis Nama Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut

Minggu, 21 Desember 2014

DEKANDIDAT.COM – ICW mendesak Kejaksaan Agung untuk segera merilis nama-nama kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Adalah Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, yang mengatakan demikian.

“Kejaksaan sendiri kita juga menjadi pertanyaan, ini serius atau enggak? Kalo enggak serius ya enggak usah diumumkan, tapi kalau serius umumkan,” kata Emerson, Minggu, di Kantor ICW, Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada satu kasus pun di Kejaksaan Agung tentang rekening gendut yang diproses hingga tahap pengadilan. Dalam kasus terbaru yang ditangani Kejaksaan Agung, yakni delapan kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut, Korps Adhyaksa tersebut harus menjelaskan sejauh mana proses yang telah ditempuh terhadap 8 kepala daerah tersebut. Apakah masih dalam tahap penyelidikan atau sudah dalam tahap penyidikan.

“Kalau sudah penyidikan itu harus dibuka, siapa tersangka di kasus rekening gendut kepala daerah ini. Kalau tidak, publik akan mencurigai, jangan-jangan ini hanya main-main saja,” tegasnya.
“Kalau tidak diumumkan, akan membuka peluang mengeliminir kasus ini tidak ke kepala daerah, tapi ke pihak-pihak di luar kepala daerah. Itu bukan sasaran yang kita harapkan ditangani oleh Jaksa Agung baru,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, PPATK telah memberikan laporan terkait rekening sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, berdasarkan laporan PPATK yang diterima Kejagung, rekening itu milik delapan kepala daerah, yaitu seorang gubernur aktif, dua mantan gubernur, serta lima bupati dan mantan bupati.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, rekening gendut itu merupakan rekening milik Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo alias Foke.

Saat ini, kata Abraham, KPK tengah melakukan kajian terhadap nama-nama yang dilaporkan PPATK. Jika hasil kajian membuktikan adanya perbuatan-perbuatan yang mengarah ke suatu tindak pidana, maka KPK akan langsung memproses ke level selanjutnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menindaklanjuti laporan PPATK itu dengan melakukan pengusutan.

Tony mengatakan, penanganan transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan Nur Alam sudah masuk ke tahap penyelidikan dan akan segera diperiksa. Adapun penanganan transaksi mencurigakan kepala daerah lainnya masih dalam tahap penelaahan dan belum masuk ke tahap penyelidikan.

kinoy jackson