Mengaku Sering Mendapat Tekanan

Wartawan RCTI Minta KPI, Bawaslu, Dewan Pers, Pantau Siaran Kampanye Mereka

Senin, 7 April 2014

DEKANDIDAT.COM – Awak media dari stasiun televisi swasta di Tanah Air yang bos besarnya maju pada Pilpres 2014, meminta Komite Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Pers, memantau terus siaran mereka. Pasalnya selama masa kampanye, mereka mengaku mendapat tekanan dari atasannya.

“Jujur saja, selama ini kami mendapat tekanan dalam hal pemberitaan. Namun karena memiliki keluarga yang harus dihidupi, kami tak bisa berbuat apa-apa. Untuk itulah KPI, Bawaslu, dan Dewan Pers, memantau siaran kami,” kata Hendy Susanto dari RCTI pada Diskusi Publik bertajuk ‘Politik Media Dalam Mewujudkan Pemilu 2014 yang Demokratis dan Bebas Korupsi’ yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI), Senin, di Galeri Kafe, TIM, Jakarta.

Seperti diketahui, Bos MNC Grup, Hary Tanoesudibjo, telah resmi mendeklarasikan diri sebagai cawapres Partai Hanura pada Pilpres 2014.

“Sebagai wartawan, kami telah berusaha membuat berita yang berimbang. Namun jika akhirnya berita tersebut jadi berpihak pada partai tertentu, kami tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami cuma pekerja,” tandas Hendy pasrah.

Diakuinya, pemberitaan untuk Partai Hanura memang lebih banyak dibandingkan parpol lainnya.

“Namun, karyawan di RCTI banyak yang berasal dari partai lain seperti Gerindra, PAN, dll, sehingga mereka masih bisa mengontrolnya.”

Komentar nyaris senada dilontarkan reporter senior TVRI, Sukirman. Karena TVRI telah menjadi TV Publik, dia pun meminta publik untuk mengawasi isi siaran mereka.

“Kalau publik tak mengawasi siaran kami, mereka salah sendiri. Pasalnya TVRI telah menjadi TV Publik, sehingga menjadi milik  bersama,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Carlos Pardede dari SCTV, mengaku memiliki kebebasan dalam menentukan berita, karena pimpinannya tak maju pada Pilpres atau ikut nyaleg.

“Justru kami melakukan pengawasan ketat terhadap pemberitaan yang dikirim oleh kawan kami di lapangan. Jika pemberitaan mereka cenderung ‘mengangkat’ seorang tokoh atau caleg, maka pada kesempatan berikutnya, berita tersebut tak ditayangkan lagi.”

“Kami ingin menyajikan berita berimbang,” tukas Carlos.

Sementara itu, Ketua PWI Jaya, Kamusl Hasan, mengakui kalau media massa yang pimpinannya maju pada Pilpres atau nyaleg, maka pemberitaannya cenderung berpihak.

“Hal seperti itu selalu terjadi. Padahal kondisi seperti itu tak boleh terjadi. Media massa di Tanah Air harus menyajikan berita yang berimbang,” tegasnya.

kinoy jackson