Dituding Kampanye Dibiayai Negara

LIMA Minta Bawaslu Panggil SBY

Jumat, 28 Maret 2014

DEKANDIDAT.COM – Presiden SBY dinilai telah menggunakan pesawat komersil atas biaya negara saat berkampanye untuk Partai Demokrat di Lampung pada 26 Maret lalu. Karenanya Bawaslu diminta segera memanggil Sang Presiden. Hal demikian dilontarkan Direktur Eksekutif LIMA Indonesia, Ray Rangkuti, Jumat.

“Kami mendesak Bawaslu segera memanggil Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk dimintai keterangannya,” tegas Ray Rangkuti, di kantor Bawaslu, Jakarta.

Menurut Ray, perjalanan pejabat negara menggunakan dana negara untuk kegiatan partai politik merupakan salah satu pelanggaran berat dalam pemilu. Larangan itu diatur tegas dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Pasal 129 ayat (1) dana kegiatan kampanye pemilu partai politik menjadi tanggungjawab partai politik peserta pemilu. Dalam Pasal 139 ayat (1) peserta kampanye dilarang menerima dana kampanye salah satunya dari uang negara.

Ray beralasan, dalam perjalanan SBY ke Lampung, selain tidak sedang dalam melaksanakan tugas negara, juga sedang cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 2012 tengan Pemilu Legislatif pasal 87 ayat 1 huruf b.

Artinya, kata Ray, di luar aspek pengamanan, sejatinya negara tidak dapat diperkenankan menggelontorkan dana untuk kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh presiden. Masih dapat dipertanyakan apakah pengamanan dimaksud berarti memafasilitasi kebutuhan presiden sekalipun tak terkait tugas negara.

Sementara itu Bawaslu secara tegas menyatakan tidak akan memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dugaan pemakaian pesawat komersil ke Lampung untuk kampanye Partai Demokrat, tapi dibiayai oleh negara.

Bawaslu hanya akan memanggil dan mengklarifikasi Partai Demokrat terkait SBY yang diduga melanggar kampanye karena memakai uang negara untuk perjalanan kampanye.

“Kami tidak akan memanggilnya. Saya pastikan tidak akan memanggil, karena dia hanya menerima perlakuan negara. Ini untuk pengamanan presiden. Martabatnya sebagai kepala negara,” ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak.

Bawaslu juga akan menanyakan kepada Sekretariat Negara.

kinoy jackson