KPU-Bawaslu Berdebat Soal Pesawat Kepresidenan

Kamis, 27 Maret 2014

DEKANDIDAT.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ternyata berbeda pendapat terkait pesawat kepresidenan yang digunakan SBY di masa kampanye. Jika KPU melarang, Bawaslu justru menganggapnya sebagai hal yang wajar.

“Presiden seharusnya tidak menggunakan pesawat dengan biaya negara untuk berkampanye. Yang melekat bagi pejabat negara hanya pengamanan. Pengamanan adalah orangnya, tenaganya, tidak termasuk transportasi,” kata Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Kamis, di Jakarta.

Sigit menjelaskan, dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Fasilitas yang boleh digunakan hanya pengamanan terhadap pejabat yang bersangkutan.
Adapun yang dimaksud pejabat negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat setingkat menteri.

Demikian pula ketua dan wakil ketua DPR, anggota DPR, anggota DPD, ketua dan wakil ketua serta hakim Mahkamah Agung, hakim konstitusi, ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta kepala dan wakil kepala daerah.

Sebelumnya Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, penggunaan pesawat oleh Presiden Yudhoyono dengan pembiayaan negara merupakan hak protokolernya. Dengan demikian, penggunaan pesawat ke lokasi kampanye oleh SBY tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan fasilitas negara.

kinoy jackson