DPR Minta KPK dan BPK Awasi Pelaksanaan BPJS

Jumat, 7 Maret 2014

DEKANDIDAT.COM – Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulla, secara tegas meminta  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif mengawasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Segera usut kekisruhan pelaksanaan BPJS yang kian hari kian menuai kritikan tajam dari masyarakat,” kata Poempida Hidayatullah, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, bahwa masyarakat hingga saat ini melihat  kegaduan terkait persiapan dan pelaksanaan BPJS.

Padahal, program BPJS itu untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat luas yang disubsidi oleh pemerintah.

Saat ini masih cukup banyak rumah sakit swasta di daerah yang masih belum menjadi jejaring BPJS menurutnya.

“Alhasil, banyak masyarakat yang mau berobat ke rumah sakit di daerah dan di Jakarta, banyak yang kecewa. Karena tidak bisa memanfaatkan program BPJS tsb, meski masyarakat sudah membayar iurannya,” kilahnya.

Poempida menyampaikan, pemerintah belum memiliki akurasidata terkait penerima manfaat BPJS sehingga banyak orang miskin seharusnya mendapat layanan BPJS tidak mendapatkannya.

Namun, lanjutnya, justru orang yang tidak miskin malah mendapatkan fasilitas yang disediakan bagi orang miskin.

“BPK dan KPK wajib untuk menyelidiki, terjadinya praktik penyimpangan tsb,” ucap Poempida.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencurigai sebagian anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2014.

“Aset PT Askes dan PT Jamsostek untuk BPJS sebanyak Rp19,9 triliun, tapi yang dicairkan untuk BPJS yang berlaku mulai 1 Januari 2014, baru sebesar Rp1,6 triliun,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi LSM Fitra, Uchok Sky Khadafy, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut Uchok, baru dicairkannya Rp1,6 triliun untuk BPJS patut dicurigai adanya pemanfaatan untuk kepentingan politik 2014.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Agus Supriadi pada temu pelanggan di sebuah hotel di Sanur, Bali, Kamis (27/2), mengatakan setelah status badan hukum berubah pada 1 Januari 2014 maka tidak ada perubahan yang memberi implikasi negatif pada peserta.

“Kartu peserta tetap valid, layanan kami tetap prima dan pekerja dan pengusaha tidak perlu khawatir,” kata Agus.

Perubahan yang terjadi secara mekanisme kerja, kata Agus, adalah sistem pelaporan, dimana selama ini diserahkan kepada Kementerian BUMN, maka mulai 1 Januari 2014 diserahkan pada Presiden, karena BPJS Ketenagakerjaan berada di bawah lembaga kepresidenan.Qdemang.