SBY Disarankan Tak Bentengi Diri dengan Mengumpulkan Pengacara

Rabu, 29 Januari 2014

DEKANDIDAT.COM – Di akhir masa tugasnya sebagai Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, diminta tak membentengi dirinya dengan sebanyak-banyaknya pengacara.

“Kepada pak SBY saya mau ketuk hati dia, aturlah akhir masa jabatannya dengan baik. Caranya itu bukan dengan membentengi sebanyak-banyaknya pengacara. Apa yang ditakutinya, kalau memang tidak ada salah. Ini justru menjadi pembenaran jika ada apa-apa,” kata anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah.

Fahri menjelaskan dirinya mendapatkan surat dari Palmer Situmorang yang mengatasnamakan Tim Advokasi dan Konsultan Hukum Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI dan Keluarga.

Dalam surat pertamanya, tertanggal 17 Januari 2014 ada dua nama yakni: Palmer Situmorang dan Hafzan Taher, yang mengatasnamakan Tim Advokasi dan Konsultan Hukum Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI dan Keluarga. Namun hanya ditandatangani oleh Palmer Situmorang, sementara Hafzan Taher kosong.

“Ini surat kita terima, tapi tidak ditandatangani salah satu penasehat hukum. Terus kita kembalikan, baru dikirim lagi ke saya dan ada tanda tangan keduanya,” kata Fahri.

Menurut Fahri dengan cara seperti ini, memperlihatkan jika kantor hukum Palmer Situmorang ini terlihat asal-asalan.

“Perihal surat menyebutkan: undangan klarifikasi. Ternyata di suratnya mengundang saudara Fahri Hamzah untuk mendapatkan klarifikasi pada Senin, 27 Januari 2014. Jadi ini bukan somasi, tetapi mengundang,” kata Fahri.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan dirinya tidak datang ke kantor Palmer tersebut.

“Ini kantor hukum Palmer harus belajar hukum lagi. Tidak ada hak kantor privat mengundang orang dengan tujuan-tujuan seperti ini. Apalagi meminta anggota dewan untuk diklarifikasi. Tidak ada dasar hukumnya,” tambahnya.

“Sebagai anggota DPR dirinya memiliki hak imunitas yang diatur pasal 20A ayat (3) UUD 45 dan juga pasal 196 ayat (1) dan (2) UU No 27 tahun 2009 tentang MD3 yakni hak imunitas dimana anggota DPR tidak dapat dituntut karena pertanyaan, pernyataan, ataupun pendapatnya terkait pelaksanaan tugasnya.

kinoy jackson