KIPP Tolak Saksi Pemilu Dibayar Negara

Rabu, 22 Januari 2014

JAKARTA – Aktivis pemantau pemilu dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) tak sependapat dengan kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang akan membayar saksi partai politik (parpol) di tempat pemungutan suara (TPS). Alasannya, saksi yang dibayar negara justru lebih berpeluang terlibat politik uang.

“Kalau dibayar oleh negara, saksi parpol ini tidak memiliki ikatan ideologis dengan partai. Saksi tidak punya loyalitas terhadap partai yang diwakilinya. Rawan ada praktik transaksional. Sehingga lebih mudah terjadinya transaksional di level grass root. Ini harus diantisipasi oleh parpol,” ujar Wakil Sekjen KIPP, Johannes, Rabu, di Jakarta.

“Saksi parpol yang dibayar negara justru diragukan. Soalnya mereka bisa saja bukan kader parpol yang telah didoktrin untuk loyal pada partai yang menaunginya.”

Menurutnya, saksi suatu dapat saja mengabdi pada parpol lain. Dia menilai, pembiaran parpol terhadap pembiayaan saksi oleh negara menunjukkan fungsi kaderisasi parpol gagal. Akibatnya, tidak ada kesetiaan kader terhadap parpol.

Sementara itu Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi mengatakan, partai memiliki kewajiban untuk memperkuat saksi mereka sendiri di TPS.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.

Rencananya setiap saksi dibayar Rp 100 ribu untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

kinoy jackson