Biaya Saksi Parpol di TPS, Ditanggung Pemerintah

Selasa, 21 Januari 2014

JAKARTA – Untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol, pemerintah memutuskan akan membayar saksi dari partai politik (parpol) yang akan ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

“Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad, di Jakarta.

Nantinya setiap saksi akan dibayar Rp 100 ribu untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

“Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu,” tegasnya.

Dia mengatakan, pembiayaan saksi tersebut dianggarkan dalam anggaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan disalurkan oleh Bawaslu.

“Saksi partai dan mitra pengawas itu anggarannya dititipkan ke Bawaslu. Kami akan secara mandiri dan objektif melakukan pengawasan itu,” kata dia.

Dia berharap, dengan pengalokasian biaya saksi, parpol bersedia menempatkan saksinya di TPS, sehingga berimbas pada semakin sedikitnya angka gugatan sengketa pemilu.

kinoy jackson