Kantongi Bukti Transfer, KRAK Minta Bupati Una Una Ditahan

Kamis, 9 Januari 2014

JAKARTA – Diguyur hujan lebat, sejumlah massa gabungan dari Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Kaukus Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (KPMI), serta Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI), Rabu (8/1), menyerbu kantor KPK di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Melalui aksinya, para pendemo meminta KPK segera menahan Bupati Tojo Una-Una, Sulteng, DL. Pasalnya dia telah menyuap oknum banggar DPR senilai Rp200 juta, demi meloloskan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada 2005 lalu, Tim 7-LPPN RI Sulteng sudah melaporkan kasus ini ke KPK. Namun karena dinilai kurang alat bukti, DL masih belum tersentuh hukum.

“Kini setelah kami memiliki alat bukti baru seperti surat pernyataan perjanjian fee pengaturan DAU yang ditandatangani Bupati Tojo Una-Una, bukti transfer, daftar komitmen, surat kuasa penagihan fee, dan surat pernyataan saksi yang melakukan transfer, kami beharap dalam tempo seminggu yang bersangkutan sudah ditahan,” tegas Koordinator Aksi, Abdul Salam, Senin, di Jakarta.

Ditambahkan, angka yang diselewengkan oleh Bupati DL mencapai Rp1,4 miliar. Namun bukti transfer yang dimiliki LPPN RI Sulteng hanya Rp200 juta.

“Mudah-mudahan KPK bisa bertindak tegas, sehingga sebelum yang bersangkutan habis masa tugasnya habis sebagai bupati, pada 2015, dia sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tambahnya.

“Dana yang diselewengkan Pak Bupati seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dsb,” tegasnya.

Massa yang berjumlah ratusan orang, sudah berkumpul di sekitar gedung KPK dengan menumpangi metro mini. Namun karena hujan lebat tak kunjung reda, akhirnya hanya sebagian saja yang berdemo di depan pintu gerbang utama gedung KPK.

Mbah Demo