Anggaran Terbatas, Pilpres Terancam Tanpa Pengawasan

Kamis, 9 Januari 2014

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap dilakukan revisi anggaran untuk Pilpres 2014. Pasalnya, dengan anggaran yang ada sekarang, Pilpres 2014 terancam tidak terawasi dengan maksimal.

“Untuk Pilpres, jika tidak ada revisi anggaran, maka tidak ada pengawasan di tingkat desa untuk Pilpres. Ini kan masalah serius,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad, Kamis, di kantor KPU Pusat, Jakarta.

Dijabarkan, secara struktural, Bawaslu tidak memiliki perpanjangan tangan hingga di tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, pengawas di tingkat desa/kelurahan tidak tertangani oleh anggaran Bawaslu.

“Struktur formal kami di tingkat desa/kelurahan itu tidak ter-cover untuk DIPA (daftar isian pembelanjaan anggaran) Bawaslu,” tegasnya.

Dia menuding Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak peduli pada pemilu.   “Padahal, DPR telah memberi persetujuan terhadap anggaran yang diajukan. Yang disetujui (Kemenkeu) hanya tiga koma sekian triliun rupiah dari yang kami ajukan enam koma sekian triliun rupiah,” tandas Muhammad.

kinoy jackson