KPK Minta Mendagri Nonaktifkan Ratu Atut

Sabtu, 28 Desember 2013

JAKARTA – KPK menilai selama menjadi tahanan, Ratu Atut, tak akan efektif menjalankan roda pemerintahan provinsi Banten. Karenanya lembaga super bodi ini berencana mengirimkan surat rekomendasi kepada Mendagri, Gamawan Fauzi untuk memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai gubernur Banten.

Ratu Atut Chosiyah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, karena diduga terlibat kasus korupsi di Pilkada Kabupaten Lebak, di Mahkamah Konstitusi.

”Biasanya standar KPK, jika ada seorang kepala daerah yang sudah menjadi tersangka, kami merekomendasikan agar diberhentikan sementara,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, alasan KPK mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang telah menjadi tersangka korupsi dan ditahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 12 Ayat 1 Huruf e menyebutkan, KPK dalam tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
berwenang memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

kinoy jackson