LSI Sarankan SBY Non-aktifkan Menteri Berpolitik

Minggu, 22 Desember 2013

JAKARTA – Jelang Pemilu 2014, mayoritas publik ternyata khawatir kinerja pemerintahan akan terganggu. Demikian hasil survei terkini yang dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Minggu, di kantor LSI, Rawamangun,  Jakarta Timur.

“Sebanyak 60,88% publik khawatir di tahun 2014 mendatang pemerintahan tidak berjalan dengan baik karena disibukkan dengan pemilu,” kata peneliti LSI, Fitri Hari.

Sementara sebanyak 31,27% responden yang menyatakan tidak khawatir, sedangkan sisanya (7,85%) menjawab tidak tahu. “Ini bisa menjadi alarm untuk pemerintah agar lebih fokus ke pemerintahannya saat pemilu berjalan,” ujar Fitri.

Survei juga membeberkan bahwa mayoritas publik (77,42%) tak yakin menteri yang kembali maju sebagai caleg akan fokus pada kerjaannya selama pemilu. Sebanyak 19,35% responden menyatakan tidak khawatir. Sedangkan sisanya sebanyak 3,25% menjawab tidak
tahu.

Agar kinerja pemerintahan kembali berjalan efektif, LSI merekomendasikan kepada Presiden SBY agar menonaktifkan menteri yang aktif berpolitik atau menjadi pengurus partai politik.

“Khusus untuk menteri yang masih aktif berpolitik, sebaiknya yang bersangkutan  mengundurkan diri,” lanjutnya.

Masukan lain dari LSI adalah mengurangi jumlah partai politik di parlemen, sehingga sistem kepartaian di Indonesia hanya multipartai sederhana yang terdiri dari 3-5 parpol.

Metode survei menggunakan teknik multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 responden. Survei dilakukan tanggal 18 hingga 19 Desember 2013. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan berpedoman pada kuisioner.

kinoy jackson