Kalau Tak Mau Kalah di Pemilu 2014

Golkar Tak Perlu Belain Mati-matian Ratu Atut

Rabu, 18 Desember 2013

JAKARTA – Partai Golkar diminta berhati-hati menyusul dijadikannya Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Pilkada Lebak. Adalah Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, yang mengatakan demikian, Rabu, di Jakarta.

“Petinggi Golkar harus jeli dan hati-hati. Jangan sekali-kali membela. Kalau ada yang membela, bahkan sampai mati-matian, akan  berakibat pada elektabilitas partai,” kata Tjipta Lesmana.

Menurutnya, elektabilitas Golkar tergantung KPK. “Kalau penyidikan terhadap Atut ternyata merembet ke nama tokoh-tokoh golkar lain, ini sangat  berbahaya. elektabilitas Golkar bakal turun. Tetapi kalau yang terserempet hanya kroco-kroco, itu tidak ada artinya,” tambahnya.

Tjipta mengatakan, Golkar jangan mengulangi kesalahan Partai Demokrat dalam membela kadernya yang menjadi tersangka korupsi.

“Penyebab elektabilitas Demokrat menukik adalah karena sikap membela kadernya saat terdakwa kasus korupsi wisma atlet M Nazaruddin ditetapkan KPK sebagai tersangka. Hal itu juga dilakukan Demokrat terhadap Angelina Sondakh.”

Hal senada dikatakan pengamat politik, Yudi Latif. Dia meminta para petinggi Golkar berhati-hati dalam bertindak terkait kasus Atut. Jangan sampai, partai beringin tergelincir dalam hal raihan suara pada pemilu 2014, karena kasus ini.

“Karena terpautnya itu tidak jauh. Siapa yag nomor satu dan dua fluktuatuf. Respon elite Golkar (terhadap kasus Atut) akan menetukan posisi Golkar,” ujar Yudi.

Sementara itu Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah ke Partai Golkar.

“ICW melihat korupsi kader dari partai politik tidak berdiri sendiri, sehingga korupsi seperti kasus Ratu Atut harus diusut tuntas untuk menelusuri kemungkinan aliran dananya ke partai,” tegas Dahlan.

Karenanya ICW meminta KPK menelusuri ke mana saja aliran dana yang dikorupsinya.

ICW juga mendesak KPK agar tidak hanya mengenakan pasal pidana korupsi dan suap pada Atut, yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar itu, namun juga pasal tindak pidana pencucian uang.

“Penerapan pasal pencucian uang ini akan dapat mengungkap dan menelusuri aliran dana yang diperoleh Atut, apakah aliran dana ini ada yang mengalir ke Partai Golkar atau tidak,” tegasnya.

kinoy jackson