MPR Pasrah Jika MK Tolak Istilah Pancasila Sebagai Pilar Negara

Kamis, 12 Desember 2013

JAKARTA – Meskipun beberapa waktu MPR sibuk mensosialisasikan Pancasila sebagai salah satu pilar negara. Namun jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak istilah tersebut, MPR tak akan bersikukuh mempertahankannya.

Adalah Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari, yang mengatakan demikian.

“Kalau ada masyarakat yang mau menggugat ke MK, MPR menghormatinya dan terserah pada keputusan MK nanti. Kalau MK menyatakan bahwa penggunaan kata pilar itu tidak dibenarkan, maka MPR tidak akan bersikukuh mempertahankan kata itu, dan akan mengembalikan pada kata dasar,” tegas Hajriyanto.

Alasan MPR menggunakan istilah pilar berdasarkan beberapa alasalan. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4 tahun 2009 hal 1.073.

Dalam KBBI, kata pilar memiliki tiga arti yakni pertama pilar berarti tiang penyangga, tiang penguat, yang terbuat dari batu dan beton.

“Kedua, pilar juga bermakna pokok atau dasar. Sementara ketiga adalah pilar bermakna kap silinder yang menghubungkan penyangga dan dindinng dan geladak kapal.”

“Dari kamus tersebut, jelas sekali salah satu artinya itu dasar, maka dari itu MPR berpendapat bahwa penggunaan kata pilar itu secara linguistik dapat dibenarkan,” tegas Hajriyanto.

Sebelumnya, Masyarakat Pengawal Pancasila Jogjakarta Solo Semarang (MPP Joglosemar) mengajukan uji materi (judicial review) Pasal 34 ayat 3b huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pasal tersebut, parpol wajib mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar bersama UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Pancasila adalah dasar negara, posisi yang tak dapat diubah jika kita menginginkan NKRI tetap ada,” kata Ketua MPP Joglo Semar, Teguh Miatno, Senin, di gedung MK, Jakarta.

kinoy jackson