Fitra: Bantuan APBN/APBD ke Parpol Banyak Salah Sasaran

Rabu, 11 Desember 2013

JAKARTA – Bantuan dana APBN/APBD kepada partai politik banyak yang tidak tepat sasaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan politik masyarakat. Demikian dilontarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Rabu, di Jakarta.

“Anggaran itu bukan untuk pendidikan politik ,tetapi untuk honorarium pengurus partai karena banyak yang menumpang (hidup) dari partai,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi.

Menurut Fitra, dalam satu periode kepemimpinan, APBN/APBD akan tergerus sekitar Rp1,4 triliun untuk bantuan parpol. Angka itu menurut dia berasal dari bantuan untuk parpol dari APBD Kabupaten/Kota dalam lima tahun sebesar Rp1,2 triliun, APBD Provinsi dalam lima tahun sebesar Rp191,1 miliar, dan APBN Rp50 miliar.

“Korupsi terjadi salah satunya karena tidak ada pendanaan partai, tapi ternyata ada, dari APBN dan APBD meski kecil, tapi tetap ada,” ujarnya.

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012, parpol diwajibkan menggunakan bantuan dari APBN/APBD sebanyak 60 persen untuk pendidikan politik,” ujarnya.

Pendidikan politik yang dimaksud adalah soal pendalaman empat pilar kebangsaan, pemahanan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam membangun etika dan budaya politik, serta pengkaderan anggota parpol secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dia menjelaskan anggaran bantuan parpol dari APBN diberikan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kebangsaan dan Politik sebesar Rp9,904 miliar pada 2011, lalu pada 2012 sebesar Rp10,4 miliar, lalu di tahun 2013 sejumlah Rp10,9 miliar.

“Namun, banyak partai yang belum mau terbuka terkait bantuan anggaran tersebut.”

kinoy jackson