Bawaslu Kesulitan Tindak Pelanggaran Kampanye

Senin, 25 November 2013

JAKARTA – Karena UU Pemilu Legislatif tak tegas mengatur soal kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengalami kesulitan menindak pelanggaran kampanye pemilu di media massa. Demikian dikatakan anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Senin, di Jakarta.

“Sulit juga bagi kami untuk bisa menindak iklan-iklan di media massa yang sudah mulai kampanye ini, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif tidak tegas mengatur soal kampanye,” kata Nelson.

Nelson mengatakan, Bawaslu juga sempat menyampaikan laporan dugaan pidana pemilu kepada pihak kepolisian. Dua partai yang dilaporkannya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Golkar.

Keduanya dilaporkan karena diduga melakukan kampanye di media massa di luar waktu yang diizinkan.

Tapi, kasus tersebut tidak dilanjutkan hingga tingkat penyidikan, karena penyidik tidak menemukan pelanggaran pidana pemilu seperti yang diatur UU, yaitu memuat visi, misi, program, dan ajakan.

Beberapa partai politik peserta pemilu telah beriklan melalui media massa. Sebut saja Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Padahal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye Pemilu Legislatif mengatakan, kampanye di media massa hanya dapat dilakukan selama 21 hari sebelum massa tenang. Masa tenang pemilu adalah 14 hari sebelum hari pemungutan suara.

Kampanye di luar waktu yang ditentukan merupakan pidana pemilu.

kinoy jackson