TV Kabel Dilarang Untuk Kampanye Politik

Jumat, 22 November 2013

JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), mengimbau siaran televisi berbayar (tv kabel) tidak disalahgunakan untuk kegiatan kampanye politik.

“Ada sejumlah program siaran yang sengaja dibuat untuk kepentingan kampanye yang luput dari pemantauan kami. Ini terjadi karena pengelola TV kabel masih belum memahami aturan penyiaran,” kata Komisioner KPI, Danang Sangga Buwana, melalui rilisnya, Jumat.

Dia menambahkan, KPI akan terus bekerja sama untuk membina para pemilik TV kabel di daerah agar tidak menyalahgunakan lembaganya untuk kepentingan kampanye pihak-pihak tertentu.

“Merujuk pada aturan standar program siaran Pasal 71 ayat 4, bahwa program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilu dan atau  pemilu kepala daerah, kecuali dalam bentuk iklan,” tambahnya.

“Persoalannya, selain iklan, masih banyak program berita yang terindikasi bias kepentingan kelompok politik tertentu, namun kerap dibungkus dengan alasan jurnalistik.”

“Karena itu, agar tidak terjadi bias kepentingan kelompok politik tertentu, berita juga diharuskan berimbang dan proporsional,” ujarnya.

Soal pro kontra iklan kampanye, Danang menggarisbawahi unsur kampanye meliputi visi misi, suara-gambar dan ajakan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan KPU.

“Sebenarnya KPI saat ini masih sedang merumuskan sebuah aturan mengenai hal ini. Termasuk perbedaan antara iklan kampanye dan iklan politik. Ditunggu saja,” pinta Danang.

Menurut Danang, alotnya perumusan aturan KPI soal kampanye terimbas oleh perbedaan interpretasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal iklan politik dan iklan kampanye.

kinoy jackson